Jelang Pilkada, Politisi Tuding Lurah Non PNS Rawan Dipolitisisasi

Saleh Asnawi, Wakil Ketua DPRD Tangsel dari Partai Hanura Saleh Asnawi, Wakil Ketua DPRD Tangsel dari Partai Hanura

detakbanten.com TANGSEL—Politisi di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menuding masih belum digantinya lurah non PNS akan berimplementasi bermuatan politis. Pasalnya, menjelang pilkada nanti Lurah non PNS ini ditenggarai bakal digerakkan untuk kepentingan politik.

Wakil Ketua DPRD Kota Tangsel Saleh Asnawi membaca tidak digantinya lurah non PNS untuk kepentingan politik jelang Pilkada yang digelar Desember mendatang. Menurutnya lurah non PNS tidak terikat seperti lurah PNS dalam artian penggumpulan massa dan sebagainya. Lurah non PNS ini kan mentalnya masih kepala desa yang merasa memiliki kewenangan mengatur wilayah.

"Ini yang harus dibaca. Ada 27 lurah non PNS yang masih menjabat dan bisa menggerakan massa untuk memenangkan calon tertentu," katanya, kemarin.

Politisi Partai Hanura ini juga menilai puluhan lurah non PNS tersebut sudah mengakar di masyarakat dan bisa menjadi senjata andalan calon tertentu. Para lurah ini akan mengarahkan massa untuk memilih calon tertentu. Ini yang harus dihindari agar pilkada bisa jujur dan adil.

Siapa yang diuntungkan oleh keberadaan lurah non PNS, Saleh enggan membeberkan, masyarakat diminta untuk menilai sendiri. "Saya rasa tidak perlu dikasih tahu, sudah jadi rahasia umum, lurah non PNS mengabdi untuk siapa," kata pria asal Lampung ini.

Untuk mengikis hal tersebut, Saleh berharap Pemkot bisa segera melakukan pergantian lurah non PNS sebelum pilkada dihelat. Bila ini tidak dilakukan malah akan menimbulkan kekacauan yang dampaknya kurang baik. "Apa sulitnya mengganti lurah non PNS. Apalagi persoalan ini sudah dibahas sejak Kota Tangsel berdiri enam tahun silam," katanya.

Anggota Komisi I DPRD Kota Tangsel Ledi M.P Butar-Butar juga meminta Pemkot secepatnya mengganti lurah non PNS. Dalam setiap rapat dengan Pemkot dirinya meminta masalah tersebut segera diselesaikan. Banyak implikasi yang tidak baik jika lurah non PNS ini tidak segera diganti. "Makanya harus segera diganti lurah-lurah non PNS. Minimal sebelum akhir tahun ini," ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan ini mengakui bila tidak segera diselesaikan, akan banyak kecurigaan-kecurigaan terkait status lurah, seperti digerakkan untuk memengaruhi massa dalam pilkada ataupun kepentingan lainnya. "Bisa jadi mengarah kesana (belum diganti lurah non pns) karena untuk kepentingan politik tertentu," ungkapnya.

« December 2017 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Go to top